AMBON-PPID, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH melantik Saniri Lengkap Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, masa bakti 2014-2020.
Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan Saniri yang didasarkan pada SK Wali Kota Nomor 11 Tahun 2014 tersebut digelar di Balai Desa Passo, Selasa (7/1), turut dihadiri oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A. G. Latuheru, SH, M.Si, serta para pimpinan SKPD di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Wali Kota dalam arahannya mengatakan, Saniri Negeri Lengkap adalah badan legislatif yang memiliki kedudukan setara dengan Raja pada setiap negeri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintah harus dalam semangat kebersamaan Raja dengan Saniri Negeri Lengkap.
“Saniri Negeri Lengkap adalah perangkat pemerintahan yang diatur secara normatif dalam Perda Kota Ambon Nomor 3 tahun 2008 tentang Negeri. Dalam Perda tersebut telah disebutkan bagaimana kewenangan lembaga Saniri Negeri Lengkap,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, Saniri Negeri Lengkap diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, bukan oleh Raja. Oleh sebab itu berdasarkan kedudukan yang sejajar tersebut Raja dan Saniri Negeri Lengkap harus dapat bermusyawarah dalam menentukan kebijakan pembangunan negeri.
“Raja tidak bisa mengabaikan pendapat dan pikiran dari Saniri Negeri, karena keduanya memiliki kedudukan yang sama secara hierarki dalam pemerintahan,” jelasnya.
Untuk itu dirinya menegaskan, jika ada anggota Saniri yang mengingkari sumpah dan janji maka akan diambil tindakan tegas.
“Kalau ada anggota saniri yang mengingkari sumpah dan janjinya melalui Camat, Wali Kota mengambil langkah penertiban untuk anggota saniri karena dianggap bertentangan dengan sumpah dan janji,” tandasnya.
Wali Kota secara khusus memberi apresiasi atas pelantikan Saniri Lengkap Negeri Passo. Ia berharap, penyelenggaran pemerintahan di Negeri Passo bisa berjalan dengan baik setelah pelantikan saniri negeri lengkap, karena lembaga ini merupakan representasi dari masyarakat Passo pada umumnya.
“Saya berharap dengan penguatan-penguatan komponen pemerintah seperti ini penyelenggaraan pemerintahan akan dapat berjalan lebih efektif lagi tanpa menghilangkan ciri kearifan lokal yang dimiliki,” tandasnya (RA/HT)
