Serahkan SPPT dan DHKP Tahun 2020, Asisten II Ajak Pimpinan SKPD Jadi Teladan Membayar PBB

AMBON,PPID – Pimpinan Perangkat Daerah harus dan wajib mengajak aparatur sipil negara lingkup SKPDnya untuk menjadi contoh dan teladan dalam ketaatan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). hal ini diutarakan Asisten II, Robby Silooy saat menyerahkan 77.564 lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada para Lurah/Kades/Raja se Kota Ambon bertempat di lantai 2 balaikota Ambon, Selasa (11/2/20).
Asisten II menjelaskan, sejak kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan/pedesaan diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tahun 2014 ada sejumlah langkah pembenahan terhadap masalah kepastian dan keakuratan data objek pajak, transaksi jual beli tanah yang masih menggunakan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sementara range antara NJOP dengan nilai pasar begitu lebar, dan masih banyak warga yang tidak mendapat SPPT berdasarkan hasil evaluasi SPPT 2019.
Pemkot Ambon di tahun ini kembali melakukan pemetaan objek pajak dan subjek pajak. Hal ini untuk menjawab masalah kepastian dan keakuratan data objek pajak.
“Diharapkan dengan kegiatan ini, hasilnya dapat menyajikan data objek pajak dan subjek pajak yang riil sebagaimana pernah kita lakukan pada Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe di tahun 2019,”terangnya.
Untuk masalah NJOP lanjutnya, Pemerintah telah melaksanakan penilaian zona nilai tanah (ZNT). Penilaian kembali ZNT ini telah menghasilkan NJOP yang dapat mempersempit ruang antara NJOP dan nilai pasar.
Sementara untuk masalah SPPT yang tidak diterima warga, dikatakan pemerintah akan memberdayakan RT dan perangkatnya dalam membantu memungut PBB diwilayah kerjanya.
“Untuk setiap SPPT PBB terpungut dari warga akan dihargai 12.500,”jelasnya.
Kepada para Lurah/Kades/Raja setelah SPPT diserahkan, Asisten II mengintruksikan untuk terus tingkatkan koordinasi bersama RT/RW sehingga SPPT dapat tersalurkan dengan baik sampai ke wajib pajak.
“Saya berharap penyaluran SPPT ini bisa berjalan cepat dan tepat sasaran”.
Lebih lanjut dijelaskan, urusan pembayaran PBB berupa keterangan atas perubahan data PBB, perubahan luas tanah maupun luas bangunan dan keakuratan data adalah hal yang harus mendapat perhatian para Lurah/Kades/Raja.
“ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalisir komplain pada saat melakukan pembayaran,”katanya.(MCAMBON)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *