HUMAS-PPID, Sebanyak 200 pegawai dari berbagai SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 70 Tahun 2012.
Kegiatan yang dilaksanakan Senin (3/6) di Aula SMK Negeri 1 Ambon ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pengadaan barang/jasa secara jelas dan komprehensif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, SH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Kota (Sekot) A. G. Latuheru, SH, M.Si mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini bersifat penting dan strategis, dalam rangka meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) aparatur Pemkot Ambon di bidang pengadaan barang/jasa.
“Output dari kegiatan ini, kita akan mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat keahlian, yang merupakan persyaratan wajib bagi pemegang jabatan pembuat komitmen (PPK) atau panitia pengadaan barang/ jasa dan pejabat pengadaan,” ungkapnya.
Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi berbagai problematik yang ditemui dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Salah satu masalah yang dihadapi, lanjutnya, adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang dapat berpengaruh pada peningkatan profesionalisme serta kemandirian dan tanggung jawab para pihak perencana dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Diharapkan, seluruh peserta dapat memahami semua peraturan dan tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, guna menghasilkan aparatur Pemerintah Kota Ambon yang kompeten di bidang pengadaan barang/jasa dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai,” pungkasnya.
Pembukaan sosialisasi Perpres 70 Tahun 2012, yang juga turut dihadiri oleh Kepala BPKP Perwakilan Maluku, Endrang, Ak, MB ini direncanakan akan berlangsung hingga 5 Juni 2013 mendatang (HT/WP)
