Bagian Kesatuan Bangsa & Politik

LANDASAN HUKUM

Bagian Kesatuan Bangsa & Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ambon No 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.

Tugas

Bagian Kesatuan Bangsa & Politik mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam penyusunan kebijakan, dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas pembinaan Kesatuan Bangsa & Politik Kota Ambon

Fungsi

  1. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
  2. Pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
  3. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan konflik dan kewaspadaan dini di Kota Ambon;
  4. Pengoordinasian pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi kemasyarakatan
  5. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan politik dalam negeri di Kota Ambon
  6. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan tata usaha Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

SUSUNAN ORGANISASI

 

 

 

Comments are closed.