UU Nomor 1 Tahun 2015 |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG |
UU Nomor 2 Tahun 2015 |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG |
UU Nomor 3 Tahun 2015 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 |
UU Nomor 4 Tahun 2015 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) |
UU Nomor 5 Tahun 2015 |
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM) |
UU Nomor 6 Tahun 2015 |
PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA) |
UU Nomor 7 Tahun 2015 |
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) |
UU Nomor 8 Tahun 2015 |
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG |
UU Nomor 9 Tahun 2015 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH |
UU Nomor 10 Tahun 2015 |
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG |
UU Nomor 11 Tahun 2015 |
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN |
UU Nomor 14 Tahun 2015 |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 |
PP Nomor 11 Tahun 2015 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
PP Nomor 12 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI |
PP Nomor 13 Tahun 2015 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN |
PP Nomor 14 Tahun 2015 |
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035 |
PP Nomor 15 Tahun 2015 |
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI |
PP Nomor 16 Tahun 2015 |
TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN |
PP Nomor 17 Tahun 2015 |
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI |
PP Nomor 18 Tahun 2015 |
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU |
PP Nomor 19 Tahun 2015 |
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA |
PP Nomor 20 Tahun 2015 |
PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK |
PP Nomor 21 Tahun 2015 |
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA |
PP Nomor 22 Tahun 2015 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA |
PP Nomor 23 Tahun 2015 |
PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI DI ACEH |
PP Nomor 24 Tahun 2015 |
PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN |
PP Nomor 25 Tahun 2015 |
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA |
PP Nomor 26 Tahun 2015 |
BENTUK DAN MEKANISME PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM |
PP Nomor 27 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA |
PP Nomor 28 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk |
PP Nomor 29 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk |
PP Nomor 30 Tahun 2015 |
PERUBAHAN KE TUJUH BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PP Nomor 38 Tahun 2015 |
PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KE TIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2015 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLOSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN |
PP Nomor 39 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA |
PP Nomor 40 Tahun 2015 |
PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI |
PP Nomor 41 Tahun 2015 |
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI |
PP Nomor 42 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
PP Nomor 43 Tahun 2015 |
PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG |
PP Nomor 44 Tahun 2015 |
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN |
PP Nomor 45 Tahun 2015 |
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN |
PP Nomor 46 Tahun 2015 |
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA |
PP Nomor 47 Tahun 2015 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA |
PP Nomor 49 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG |
PP Nomor 50 Tahun 2015 |
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL |
PP Nomor 52 Tahun 2015 |
STATUTA UNIVERSITAS DIPONEGORO |
PP Nomor 53 Tahun 2015 |
STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN |
PP Nomor 54 Tahun 2015 |
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER |
PP Nomor 101 Tahun 2015 |
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION |
PP Nomor 102 Tahun 2015 |
ASURANSI SOSIAL PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA |
PP Nomor 103 Tahun 2015 |
PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA |
PP Nomor 104 Tahun 2015 |
TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN |
PP Nomor 105 Tahun 2015 |
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN |
PP Nomor 106 Tahun 2015 |
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI |
PP Nomor 107 Tahun 2015 |
IZIN USAHA INDUSTRI |
PP Nomor 108 Tahun 2015 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM |
PP Nomor 109 Tahun 2015 |
PEMBIAYAAN HORTIKULTURA |
PP Nomor 110 Tahun 2015 |
USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA |
|
|
PERPRES Nomor 1 Tahun 2015 |
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE |
PERPRES Nomor 2 Tahun 2015 |
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2015 – 2019 |
PERPRES Nomor 3 Tahun 2015 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015 |
PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 |
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA |
PERPRES Nomor 5 Tahun 2015 |
PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR |
PERPRES Nomor 6 Tahun 2015 |
BADAN EKONOMI KREATIF |
PERPRES Nomor 7 Tahun 2015 |
ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA |
PERPRES Nomor 8 Tahun 2015 |
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN |
PERPRES Nomor 9 Tahun 2015 |
ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA |
PERPRES Nomor 10 Tahun 2015 |
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN |
PERPRES Nomor 97 Tahun 2015 |
KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2015 – 2019 |
PERPRES Nomor 98 Tahun 2015 |
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI |
PERPRES Nomor 99 Tahun 2015 |
PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA |
PERPRES Nomor 100 Tahun 2015 |
PEMBANGUNAN DERMAGA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT BESERTA SARANA DAN PRASARANANYA DI DESA TAWIRI AMBON |
|
|
KEPPRES Nomor 5 Tahun 2015 |
DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROPINSI KALIMANTAN TIMUR |
KEPPRES Nomor 6 Tahun 2015 |
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL |
KEPPRES Nomor 7 Tahun 2015 |
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA THE WORLD ROAD ASSOCIATION PERMANENT INTERNATIONAL OF ROAD CONGRESS |
KEPPRES Nomor 9 Tahun 2015 |
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015 |
KEPPRES Nomor 10 Tahun 2015 |
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015 |
KEPPRES Nomor 11 Tahun 2015 |
TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARGA KORBAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DI DALAM PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007 |
KEPPRES Nomor 12 Tahun 2015 |
PANITIA NASIONAL PENYELENGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 |
KEPPRES Nomor 13 Tahun 2015 |
PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN MURA, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN GIANYAR, KABUPATEN SINTANG DAN KOTA TERNATE |
INPRES Nomor 9 Tahun 2015 |
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK |