AMBON_PPID, Berbagai Persiapan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk Pencanangan Ambon Menuju Kota Musik Dunia yang direncanakan berlangsung pada 29 Oktober 2016 mendatang. Persiapan itu antara lain dilakukan dengan menggelar “Konsultasi Publik: Ambon menuju Kota Musik Dunia” Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Kamis (13/10), ini dibuka oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru, SH, M.Si serta turut dihadiri oleh Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia, Ari Juliano Gema.
Latuheru dalam sambutannya berharap program pencanangan Kota Ambon Menuju Kota Musik Dunia didukung oleh seluruh stakeholder terutama oleh masyarakat dan insan musik di kota ini.
“Saya berharap seluruh stakeholder di kota ini dapat berbagi pengalaman, memberikan masukan untuk pembobotan program, sehingga realisasi Ambon sebagai kota musik dunia dapat kita wujudkan tidak lama lagi,” katanya.
Sementara itu, Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia, Ari Juliano Gema menjelaskan Pemerintah pusat sangat mendukung rencana kota Ambon menuju kota musik dunia, karena hal itu sejalan dengan visi pembangunan presiden Joko Widodo di Kawasan Indonesia Timur.
“Lewat program ini maka yang dikerjakan tidak hanya pembangunan infrastruktur semata tetapi juga pembangunan manusia”, Jelasnya.
Gema menambahkan Pencanangan Ambon menuju kota musik dunia yang diakui oleh UNESCO, akan menjadi pemicu bagi perkembangan sektor pariwisata lainnya di Kota ini.
“Kota Ambon memiliki potensi alam yang indah, namun belum banyak dikenal diluar, oleh sebab itu diperlukan pemicu yaitu dengan pencanangan Ambon sebagai kota musik pada tahun 2012 lalu, dan dilanjutkan dengan Ambon menuju Kota Musik Dunia,” tandasnya.
Program Ambon menuju Kota Musik Dunia dilakukan dengan berpijak pada lima pilar, yakni infrastruktur, Proses Belajar, Pengembangan Industri, Musisi dan Komunitas, serta Nilai Sosial Dan Budaya. kelima pilar tersebut kemudian dijabarkan dalam 25 action plan yang dibahas dan diberi pembobotan dalam kegiatan konsultasi publik dimaksud. (RA)
