Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Mercy Corps melakukan dialog kebijakan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Negeri Soya, Passo, Desa Nania dan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Pandan Kasturi, dan Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy,SH dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Kota (Sekot) Ambon A.G Latuheru,SH,M.Si mengatakan, RPJM merupakan aktualisasi, dokumentasi dan impian yang hendak diwujudkan secara bersama oleh warga desa dalam pemerintah desa.
“RPJM desa merupkan dokumenyang memuat tindakan-tindakan yang tepat dalam rentan waktu 5 tahun, dilakukan melalui proses Musrembang yang demokratis,’’ ujarnya disela-sela dialog kebijakan penyelarasan RPJM, di Balai Kota Ambon, Selasa (12/2).
RPJM desa merupakan dokumen perencanan yang teritegrasi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk itu RPJM desa perlu dimaknai sebagai dokumen cetak biru (blue print) desa selama rentang waktu lima tahun.
“RPJM memuat arah dan orientasi pembangunan desa yang tertuang dalam visi dan misi desa, serta dapat merumuskan permasalahan desa, strategi dan kebijakan yang hendak ditempuh agar, pembangunan desa memiliki arah, orientasi dan prioritas yang jelas,’’ paparnya.
Dia menjelaskan, saat ini melalui pendampingan Mercy Corps dan Institute For Research and Empowerment (IRE) Jogjakarta, telah dilakukan penyusuan RPJM desa/negeri dan renstra kelurahan untuk negeri Soya, negeri Passo, desa Nania, kelurahan Nusaniwe dan kelurahan Pandan Kasturi.
“Berdasarkan studi IRE Yogjakarta tahun 2012, salah satu masalah yang dihadapi oleh negeri/desa/kelurahan adalam belum tersusunya RPJM desa atau Renstra kelurahan secara sistematis dan aktivitas pembangunan yang diselenggarakan di level lokal cenderung tidak jelas,’’ terangnya.
Dia mengaku, Pemkot menyambut baik pendampingan yang dilakukan oleh Mercy Corps bersama IRE Yogjakarta terhadap penyusunan RPJM Desa dan Renstra Kelurahan di Kota Ambon.
“Hal ini menjadi rintisan baik dan positif, bagi Pemkot Ambon untuk terus mendorong peran dan kapasitas pemerintah negeri/desa/kelurahan dalam penyusunan dan implementasi RPJM negeri/desa dan Renstra kelurahan yang berkwalitas,’’ akunya. (*)
