AMBON PPID – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Inspektorat setempat melakukan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) yang diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Kepala Desa, dan para kepala Sekolah Dasar dan kepsek Sekolah Menengah Pertama di the city hotel, yang dibuka oleh Sekertaris Kota Ambon, A.G. Latuheru Rabu (29/11/17).
Dijelaskan, kegiatan ini dilakukan guna menindaklajuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Di Ambon, Perpres ini telah ditindaklanjuti dengan surat keputusan Walikota Ambon nomor 906/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang saber pungli.
“Satuan tugas ini bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk perda seperti memberi dan menerima uang serta memungut uang yang tidak diperbolehkan,’’jelasnya.
Dikatakan, pungli merupakan suatu cermin kebobrokan perilaku mental dan spritual pelaku pungli, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu merupakan perbuatan yang sudah lama terjadi bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan oknum aparatur penyelenggaraan negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan dibentuknya Saber pungli diharapkan hal-hal uang berhubungan dengan pungli tidak resmi akan segera ditiadakan sehingga dengan keterpaduan koordinasi dan kerjasama dari semua pihak dapat diharapkan operasi pemberantasan pungli dapat berjalan secara efektif dan efesien dengan mengoptimalkan pemanfaatkan personal, satuan kerja dan sarana prasarana yang ada dengan memperhatikan 4 fungsi yaitu intelejen pencegahan dan sosialisasi penindakan yustisi,’’katanya.
Diharapkan, semua jajaran aparatur pemerintah kepala desa lingkup pemkot Ambon untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa ada pungli dalam bentuk apapun diluar ketentuan yang berlaku. Ia memberikan apresiasi atas dilaksanakan sosialisasi satgas saber pungli, ini sebagai bentuk tindakan preventif agar pelaksanaan pelayanan publik menjadi bebas dari pungli.(WP)
