AMBON-PPID, Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan dan Bimbingan Teknik (Bimtek) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2,7 Berbasis Akrual diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon di Lantai 6 Imperial Inn, Selasa (11/11).
Sekretaris Kota Ambon A.G. Latuheru,SH,M.Si saat membacakan sambutan Walikota Ambon katakan, arah pemberian otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat termasuk pelaksanaan program reformasi birokrasi sebagai potret pelayanan publik didaerah , yaitu penataan struktur birokrasi, penataan jumlah maupun distribusi dan kualitas pegawai negeri sipil serta pengembangan sistem Pemerintahan Elektonik (E-Government).
Dikatakan, untuk mewujudkannya maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab, termasuik pengelolaan keuangan daerah dimana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola yang baik dan sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang telah ditentukan.
Selanjutnya dikatakan, dalam penerapan standard akuntansi berbasis akrual ada terjadi perubahan pada kebijakan akuntansi pelaporan keuangan serta perubahan pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai standard yang ditetapkan.
“Laporan keuangan yang selama ini kita lakukan hanya berupa ; laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan, mengalami perubahan dengan menambah laporan, berupa laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas “, urainya.
Sekot Ambon A.G Latuheru,SH,M.Si tambahkan, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk itu diperlukan penguatan kapasitas sumber daya PNS sehingga pengelolaan keuangan daerah yang kita harapkan dapat menghasilkan kinerja yang terbaik bagi Pemkot Ambon.
Dijelaskan, sering kali kita terjebak dengan kebiasaan dalam pelaksanaan dengan tidak memperhatikan asas aturan yang berlaku, sehingga dalam pemeriksaan oleh lembaga pengawasan selalu mendapat temuan-temuan yang berulang, bahkan hasil pemeriksaan yang dalam kenyataannnya juga lambat dalam proses tindak lanjut.
“ Oleh karena itu, hal yang penting adalah perlunya komitmen bahwa dengan sosialisasi ini kita akan lebih kerja keras dan lebih cerdas untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi ditahun depan. Karena itu pengendalian harus ditingkatkan secara baik oleh semua pimpinan SKPD, tingkatkan system pengendalian intern secara terus menerus, sehingga semua risiko terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat teratasi “, tegasnya.
Sementara itu Ketua Penyelenggara, R. Silooy, SE,M.Si yang juga sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Ambon dalam laporannya katakan, Sosialisasi PP.No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan dan Bimtek SIMDA Versi 2.7 berbasis akrual berlangsung selama satu hari penuh.
Dikatakan, Sosialisasi dan Bimtek SIMDA diikuti oleh Pimpinan SKPD, Pejabar Pengelola Keuangan, Bendahara dan Operator SIMDA pada masing-masing SKPD di lingkup Pemkot Ambon sebanyak 230 orang. (FW)
