Pemkot Ambon Bentuk Forum Implementasi CSR

AMBON-PPID, Untuk mengantisipasi tumpang tindih bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kota Ambon, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membentuk Forum Implementasi Coorporate Sosial Responsibility (CSR) di Kota Ambon.

CSRMenurut Sekretaris Kota (Sekot) Ambon A. G. Latuheru, SH, M.Si, pembentukan forum ini dilakukan Pemkot terhadap semua perusahaan baik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahan swasta nasional maupun lokal, agar semua bantuan yang diberikan lebih terarah.

“Ada bantuan dari BUMN, BUMD, maupun perusahan swasta nasional maupun lokal. Mereka ini punya dana CSR yang diberikan atau dikembalikan kepada masyarakat berupa bantuan-bantuan sosial. Nah, kita berupaya membentuk forum ini agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang diberikan pemerintah maupun perusahan swasta pada lokasi-lokasi tertentu saat terjadi bencana atau bantuan dalam bentuk lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, pertemuan tersebut penting untuk mengsinergikan program dari perusahaan dengan program yang dimiliki Pemkot Ambon. Karena selama ini perusahaan swasta hanya mengetahui program Pemkot Ambon namun Pemkot tidak mengetahui program dari perusahaan tersebut.

“Kita ingin sinergikan dengan program kita, bukan cuma mereka tahu program Pemkot tapi Pemkot juga harus tahu program dari BUMN, BUMD, serta perusahaan swasta nasional dan lokal,” katanya.

Dia mengakui, program yang diberikan BUMN, BUMD, perusahan swasta nasional dan lokal harus lebih terarah agar implementasi ke masyarakat tidak tumpang tindih, karena program CSR yang diberikan pihak perusahaan diperuntukan membangun rumah ibadah, membantu fasilitas masyarakat, maupun  dana untuk bencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon Ir. R. E. Purmiasa mengaku, Pemkot tidak dapat melakukan intervensi terhadap bantuan yang diberikan perusahan kepada masyarakat. Hanya saja pihaknya ingin mengetahui rencana orientasi CSR agar dapat di koordinasikan dengan program Pemkot Ambon.

“Kita ingin adanya sinkronisasi supaya proses pemberdayaan lebih optimal, dan supaya semua program dapat berjalan baik, agar tidak terkesan tumpah tindih dalam pemberian bantuan sebab masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan,” tandasnya. (JW)

Please follow and like us:

Comments are closed.