LAN Jalin Kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), memaksimalkan potensi daerah serta inovasi pelayanan publik, yang dilakukan lewat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh para Bupati/Walikota.

Kegiatan penandatanganan MoU ini dipimpin langsung oleh Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si Kamis (16/3) di Gedung LAN Veteran, Jakarta, serta turut disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Dr. Anwar Sanusi, serta sejumlah kepala daerah, termasuk Penjabat Walikota Ambon, Ir.Frans J.Papilaya,M.Si.

Hadirnya Penjabat Walikota Ambon dalam kegiatan ini, karena Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada 2016 lalu, telah menjalin kerjasama dengan LAN dalam bidang penguatan penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi negara dan pendidikan tinggi.

Menteri PANRB dalam arahannya mengapresiasi kerjasama antara LAN dan pemerintah Kabupaten/Kota. Dirinya menjelaskan, adanya kerjasama ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja ASN daerah agar semakin profesional.

“Jumlah ASN di Indonesia sebanyak 4.000.0500 orang. Jika disisihkan tenaga pendidikan dan kesehatan maka sisanya hanya 64 persen yang menguasai bidang administratif tanpa punya keahlian khusus. Disinilah LAN berperan dalam upaya meningkatkan ASN semakin profesional” ungkapnya.

Dikatakan kerjasama dengan LAN harus disikapi secara proaktif oleh kepala daerah untuk melakukan perubahan dari dalam sesuai dengan semangat Nawacita Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Momentum kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dan membangun Indonesia lewat pesisir tidak boleh disia-siakan oleh kepala daerah,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, kementerian PANRB juga terus mendorong pemerintah daerah guna menyelenggarakan pelayanan publik secara terbuka berbasis teknologi, mulai dari perencanaan, action, hingga evaluasi.

“Seluruh pelayanan publik di Indonesia, kedepan harus berbasis teknologi,” pungkas Abnur.(RA)

Please follow and like us:

Comments are closed.