Komisi A DPRD Maluku Kunker Ke Pemkot Ambon

AMBON-HUMAS, Komisi A DPRD Provinsi Maluku, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Jumat (15/3). Rombongan Komisi A diterima langsung oleh Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy,SH beserta jajaran SKPD terkait di Balai Kota.

Komisi AKetua Komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan salah satu agenda kunker kali ini dalam rangka memastikan kesiapan Pemkot Ambon menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku yang akan digelar pada Juni 2013 mendatang.

Selain itu, Komisi A juga sekaligus ingin melakukan koordinasi sampai sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD/APBN dalam tahun anggaran 2012.

Dijelaskan Rahakbauw, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku, Kota Ambon menjadi barometer dari berbagai aspek dan kegaiatan, baik dari pusat maupun daerah, oleh sebab itu banyak informasi yang ingin diperoleh pihaknya dalam fungsi pengawasan yang dilakukan ini, termasuk masalah-masalah pertanahan diantaranya di kawasan Gunung Nona dan Terminal Transit Passo

“Komisi A juga ingin mengetahui tingkat koordinasi Pemkot Ambon yang didukung oleh aparat TNI/Polri,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menjelaskan Pemkot terus membangun koordinasi dengan pihak aparat keamanan dalam hal ini Polres Ambon & PP Lease, serta Kodim 1504 untuk menghadapi Pilkada Maluku nanti. Selain itu, dalam sosialisasinya, masyarakat terus dihimbau untuk menjaga kemanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan pesta demokrasi itu.

“Keterbatasan lahan untuk berusaha dan beraktifitas sosial-ekonomi sering menjadi pangkal terjadinya tawuran namun kita bersyukur ketahanan masyarakat cukup baik, sehingga tidak melebar menjadi konflik yang lebih besar,” ungkapnya

Menyangkut masalah status tanah di kota Ambon, dirinya katakan, ditimbulkan oleh kondisi tata ruang kota yang tidak bisa dikontrol pasca konflik sosial yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya kawasan konservasi air bersih yang berganti menjadi kawasan pemukiman liar.

“Kota Ambon memiliki lahan terbatas, sehingga tata ruang kota jadi masalah, orang membangun karena kondisi wilayah misalnya di kawasan Gunung Nona itu lama–kelamaan jadi pemukiman baru, jadi tata ruang tidak bisa kita kontrol,” katanya.

Wali Kota berjanji kedepan pihaknya akan memperketat langkah-langkah pengawasan pembangunan di kawasan yang bukan diperuntukan sebagai lahan pemukiman.(WP)

Please follow and like us:

Comments are closed.