Jelang HPN, Kominfo Gelar Diskusi Publik

Ambon- PPID, Guna mensosialisasikan kerja pers secara luas kepada masyarakat, Direktorat Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia menggelar Diskusi Publik yang dipusatkan di Swissbell Hotel, Selasa (7/2) dan diikuti semua unsur birokrasi pemerintahan, pers dan mahasiswa di Kota Ambon.

Diskusi Publik melibatkan sejumlah nara sumber diantaranya, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI, Dra Rosarita Niken Widiastuti, Pengamat Media Nukman Lutfie, Wina Armada Sukardi (Sekretrais Dewan Kehormatan PWI Pusat), Sekretaris Dewan Penasehat PWI Pusat Noeh Hatumena dan Nico Wattimena yang berstatus sebagai Anggota Dewan Penasehat PWI Pusat.

Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Kota Ambon, Steiven Patty dalam laporannya mengatakan tujuan kegiatan yang dilaksanakan untuk menggugah, menumbuhkan dan memperkuatkan seluruh insan pers dengan berbagai segmen masyarakat untuk berpikir kritis dan memahami dasar serta keberadaan pers di Indonesia.

“Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan wawasan kepada peserta untuk lebih mengenal dunia pers sebagai penjaga kedamaian dalam kerangka NKRI dan pendorong pembangunan,” ujarnya disela- sela diskusi publik dalam rangka Peringati Hari Pers Nasional dibawah sorotan tema ‘Perr Maluku Sebagai Penjaga Perdamaian dan Pendorong Pembangunan’.

Ditambahkan, pers memiliki peran yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia, karena turut memberikan andil dalam peletakan pondasi kemerdekaan dalam pergerakan kebangsan Indonesia. “Untuk itu Pers nasional baik di Pusat dan di Daerah memiliki kewajiban menjaga perdamaian dan tetap kondusif, agar tetap teguh dalam pelaksanaan demokrasi pancasila yang dipilih sebagai jalan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI, Dra Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, pers merupakan unsur dan bagian yang sangat penting dalam pilar kebangsaan dan bernegara sehingga prinsip kerjanya harus profesional. “Pers sebagai corong dan media penyalur aspirasi rakyat untuk dapat berelaborasi dengan berbagai pihak dalam mendapatkan data terbaru,” ujarnya.

Sekretaris Dewan Penasehat PWI Pusat, Noeh Hatumena dalam materinya terkait jurnalisme damai mengatakan, banyak faktor pencetus konflik, namun satu penyebab yang pasti adalah faktor informasi yang dikonstruksi media masa sesuai seleranya dan dijadikan sebagai realitas sosial. Salah satu contoh, konflik yang terjadi 1999 silam, dikarenakan ada pers yang masih dikotomi bahasa KATONG dan KAMONG, bahkan salah menggunakan informasi sehingga membakar pikiran masyarakat, namun dirinya menghimbau agar pers Maluku dimasa kini harus lebih mengutamakan solidaritas dan perdamaian.

Kedepan, dirinya menekankan agar para jurnalisme dapat menghindari jurnalisme konflik. Karena, katanya jurnalisme konflik ada untuk sengaja mengangkat isu yang sensitif dan mengandung SARA sehingga menimbulkan perpecahan di daerah. “Jangan coba-coba masuk dalam ranah itu, karena sangat fatal jadinya dan akan berdampak pada kegaduhan dan perpecahan sebuah daerah,”tandasnya.

Please follow and like us:

Comments are closed.